Akreditasi Sekolah

Dasar hukum akreditasi sekolah adalah : Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002.

Tujuan dari akreditasi sebenarnya mulia, yaitu untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Sementara fungsi akreditasi sekolah adalah :

(a) Untuk pengetahuan, yakni dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator amalan baik sekolah,

(b) Untuk akuntabilitas, yakni agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat, dan,

(c) Untuk kepentingan pengembangan, yakni agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

Ribetnya proses akreditasi terutama disebabkan oleh keterbatasan jumlah asesor jika dibandingkan dengan sekolah yang harus diakreditasi serta format asesmen akreditasi yang meliputi ke-8 komponen dalam standar nasional atau kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional, yang antara lain adalah komponen standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar manajemen, standar pembiayaan, standar penilaian.

Terlepas dari tujuan mulia dan fungsi yang baik itu, praktek di lapangan memang terkesan menyebalkan karena bukti-bukti terpenuhinya kriteria minimal tersebut harus dapat disajikan secara nyata (buku administrasi ketatausahaan, proses pembelajaran mulai dari perencanaan sampai penilaian, sampai pada portofolio masing-masing guru) dan karena keterbatasan waktu para pengawas (yang menjadi asesor di lapangan) maka cara terpraktis adalah dengan mengamati berbagai dokumen-dokumen pendukung mengenai berbagai komponen tersebut.

Terlepas dari idealisme tujuan dan fungsi akreditasi serta keterbatasan waktu, ada juga oknum-oknum yang memanfaatkannya sebagai peluang dalam memenuhi pundi-pundi keuangan pribadi, alias penilaian tergantung dari bagaimana kita “pengertian” pada usaha para asesor dalam menilai (baca : meluangkan waktu untuk berkunjung dan mengamati serta meyakinkan orang-orang bahwa sekolah tersebut memang layak untuk dapat diminati masyarakat.

Jadi kalau memang proses akreditasi se-ideal yang ada dalam konsep diknas maka bisa dikatakan bahwa hanya sekolah-sekolah yang terakreditasi A-lah yang terbaik, namun berhubung praktek di lapangan terjadi intrik dan politik (sebagaimana layaknya seluruh lini di negeri ini) maka akreditasi bukanlah harga mati atas kualitas sebuah sekolah, hanya sekedar menunjukkan betapa mesranya hubungan sekolah tersebut dengan pihak pemerintah (baca: dinas pendidikan) Bintang Bangsaku, yang kepseknya juara nasional, gurunya finalis Toyota, alumninya tersebar di berbagai sekolah dasar favorit, dan yayasannya membina ratusan PAUD, sampai saat ini belum terakreditasi ,hehehe, kalau sampai nanti kena kewajiban akreditasi juga ya dijalani prosesnya, kalau sampai dapat selain A ya pasrah saja.

About these ads

About SDN Mardelas

Admin

Posted on September 23, 2011, in Serba Serbi. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. pak ajari saya dong, gimana ngeblog yang bagus……saya dari tulang bawang lampung pak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 279 other followers

%d bloggers like this: